KAJIAN UNDANG-UNDANG TENAGA KESEHATAN

GAMBAR RILIS UU NAKES

UNDANG-UNDANG TENAGA KESEHATAN

 

Melalui proses yang sangat panjang dan alot, akhirnya pada tanggal 17 Oktober 2014 UU no 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan telah disahkan dan diundangkan. Pemerintah berdalih pembentukan UU Tenaga Kesehatan merupakan perpanjangan dari UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan pemerintah mengklaim bahwa ketentuan mengenai tenaga kesehatan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum menampung kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dibentuk undang-undang tersendiri yang mengatur tenaga kesehatan secara komprehensif. Perjalanan terbentuknya undang-undang ini menuai banyak kontroversi, terutama dari kalangan dokter dan dokter gigi, karena dinilai melampaui mandat yang ada dalam UU Kesehatan itu sendiri.

Walau demikian, pemerintah berharap dengan adanya UU Tenaga Kesehatan ini dapat menjadi wadah perlindungan hukum bagi semua tenaga kesehatan, bukan hanya dokter dan dokter gigi. Perbedaan dengan adanya UU Tenaga Kesehatan ini adalah penyetaraan tenaga medis dengan tenaga kesehatan lain, termasuk tenaga vokasi, semisal tenaga administrasi kesehatan, teknisi gigi, perekam medis dan informasi kesehatan, bahkan tenaga kesehatan tradisional ketrampilan (misal: tukang urut atau ahli patah tulang).

Hal-hal yang diatur dalam UU Tenaga Kesehatan terdiri dari 16 bab dan 96 pasal disertai penjelasannya. Di bawah ini akan diulas secara singkat pembahasan bab UU Tenaga Kesehatan. Adapun bab I merupakan ketentuan umum, bab XV merupakan ketentuan peralihan, dan bab XVI ketentuan penutup.

Pada bab II menjelaskan mengenai tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah. Adapun pada bab III pengelompokan tenaga kesehatan yang dimaksud UU ini terbagi menjadi dua, yaitu tenaga kesehatan dengan kualifikasi minimal diploma tiga dan asisten tenaga kesehatan kualifikasi minimal sekolah menengah jurusan kesehatan. Tenaga kesehatan tersebut antara lain tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian,.tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik,.tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional; dan tenaga kesehatan lain.

Pada bab IV terdapat 3 pokok bahasan, yaitu: perencanaan oleh menteri dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang merata di Indonesia dan sesuai dengan misi pembangunan kesehatan nasional, pengadaan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya pada bab V mengatur tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). KTKI dibentuk untuk meningkatkan mutu, memberikan perlindungan dan kepastian hikum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat. KTKI dibagi menjadi konsil masing-masing tenaga kesehatan seperti KKI dan KKGI yang kemudian melaksanakan tugas masing-masing secara independen dalam koordinasi KTKI. KTKI juga berenang dalam menetapkan rencana kegiatan untuk konsil masing-masing tenaga kerja. KTKI menjadi salah satu isu pokok yang dinilai cukup kontroversial. Pembentukan lembaga baru ini menuai penolakan baik dari kalangan dokter maupun dokter gigi. KTKI akan dibahas lebih detail dalam kajian yang akan dibuat oleh Komisi F PSMKGI.

Pada bab VI terdapat  tiga poin utama yang menjadi pokok, yaitu: setiap tenaga kesehatan yang emnjalankan praktek wajib memiliki STR yang dikeluarkan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan, setiap tenaga kesehatan harus memiliki izin dalam hal ini berupa SIP, sebagai bentuk penegakan disiplin, konsil masing-masing tenaga kesehatan berhak untuk mencabut STR atau SIP.

Untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat serta etika profesi tenaga kesehatan perlu dibentuknya organisasi profesi pada bab VII. Kemudian untuk mengemangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga kesehatan setiap organisasi profesi berhak untuk membentuk kolegium yang kemudian menjadi badan otonom dalam organisasi profesi.

Pada bab VIII Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan praktik di Indonesia harus mengikuti proses evaluasi kompetensi. Proses evaluasi kompetensi penilaian kelengkapan administratif dan kemampuan untuk melakukan praktik. Penilaian kemampuan untuk melakukan dilakukan melalui uji kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya pada bab IX Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Penerima Pelayanan Kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.

Penyelenggaraan keprofesian diulas pada bab X yaitu dalam menjalankan praktik, Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada Penerima Pelayanan Kesehatan harus melaksanakan upaya terbaik untuk kepentingan Penerima Pelayanan Kesehatan dengan tidak menjanjikan hasil.

Penyelesaian perselisihan diatur dalam bab XI, berisi setiap penerima pelayanan kesehatan yang merasa dirugikan oleh kelalian tenaga kesehatan dan mengakibatkan perselisihan bagi keduanya harus terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan keduanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada bab XII  disebutkan pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada tenaga kesehatan dengan  melibatkan konsil masing-masing tenaga kesehatan untuk tujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, melindungi penerima pelayanan kesehatan dan masyarakat serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan.

Ketentuan sanksi administratif pada bab XIII yaitu pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota mempunyai kewenangan memberikan sanksi adminitratif kepada tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan undang-undang berupa teguran lisan, perinfatan tertulis, denda administratif, dan atau pencabutan izin sesuai dengan ketentuan pemerintah. Sedangkan sanksi pidana pada bab XIV menyebutkan pidana bagi non tenaga kesehatan dan bagi tenaga kesehatan sendiri.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tenaga Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Seperti halnya yang berlaku pada peraturan perundang-undangan pada umumnya, UU Tenaga Kesehatan ini memerlukan peraturan turunan yang menjadi peraturan pelaksanaan dalam implementasinya. Peraturan pelaksanaan dari UU Tenaga Kesehatan ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan, yakni paling lambat pada penghujung tahun 2016.

UU Tenaga Kesehatan memiliki tujuan yang baik, namun masih banyak memerlukan perhatian kita, mahasiswa kedokteran gigi Indonesia, sebagai kaum intelektual. Undang-undang ini akan menuai hasil yang baik ketika peraturan pelaksanaan (Peraturan Menteri atau Peraturan Pemerintah) memuat prosedur teknis yang ideal dan memuat kepentigan semua pihak, implementasi dan pengawasan peraturan perundangan yang baik, serta kontribusi aktif dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk kontibusi mahasiswa kedokteran gigi Indonesia untuk selalu mengembangkan wawasan dan kritis terhadap perkembangan dari UU Tenaga Kesehatan.

Komisi F Kajian Strategis dan Advokasi

Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia

Leave a Reply

  • (will not be published)


− 5 = four