UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

GAMBAR RILIS UU DIKDOK

UU No.20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran atau lebih sering disebut sebagai Undang-undang Pendidikan Kedokteran (UU Pendidikan Kedokteran) disetujui oleh DPR RI dan Pemerintah untuk ditetapkan sebagai Undang-undang pada sidang paripurna DPR RI 11 Juli 2013. Penetapan UU Pendidikan Kedokteran baru disepakati setelah perjalanan panjang pembahasan selama kurun waktu lebih dari 2 tahun. Berdasarkan UU tersebut, pendidikan dokter gigi termasuk dalam pendidikan kedokteran yang terdiri atas pendidikan doker dan pendidikan dokter gigi.

Meski telah terdapat UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 tentang Guru dan Dosen, serta UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, namun pendidikan kedokteran di pandang perlu untuk diatur dalam UU tersendiri berdasarkan kekhasan pendidikan kedokteran. Pada bagian umum penjelasan Pendidikan Kedokteran dinyatakan bahwa berbagaI peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem Pendidikan Nasional belum mengatur secara spesifik dan komprehensif mengenai penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

Kekhasan pendidikan kedokteran terbangun dari sejarah pendidikan kedokteran maupun pelaksana profesinya yang selama ini telah berjalan baik secara universal maupun yang berlangsung di Indonesia. Hal yang khusus pada pendidikan kedokteran antara lain pelaksanaannya yang mencakup interaksi antara 3 unsur utama yaitu institusi pendidikan, rumah sakit pendidikan, dan organisasi keprofesian. Demikian pula struktur profesinya terdiri atas dokter atau dokter gigi dan dokter atau dokter gigi spesialis – sub spesialis, yang tercemin pula pada struktur pendidikannya. Selain itu terdapat spesifitas profesi kedokteran sebagai tenaga stretegis.

Tujuan dari UU Pendidikan Kedokteran, secara umum dapat dijabarkan menjadi tiga hal. Yang pertama, adalah upaya mengintegrasikan peran pendidikan atau akademik dan layanan kesehatan atau profesi, dimana secara operasional dikelola oleh kementrian dibawah sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua, mengatasi berbagai problem dalam rangka menjaga mutu, yang terkait dengan proses seleksi, proses pembelajaran, ketersediaan sarana dan prasarana serta alat-alat laboratorium, dosen, tenaga medik dan masalah pendanaan pendidikan kedokteran. Terakhir, UU Pendidikan Kedokteran bertujuan memberikan kepastian hukum, disamping undang-undang yang sudah ada yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Hal-hal yang diatur dalam UU Pendidikan Kedokteran yang terdiri atas 8 Bab yang berisi 64 pasal disertai penjelasannya meliputi; ketentuan umum yang berisi pengertian, azas dan tujuan pendidikan kedokteran. Penyelenggara dan pendidikan kedokteran yang mencakup pembentukan, penyelenggara pendidikan kedokteran, penyelenggara pendidikan kedokteran di rumah sakit, rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran, pendidikan akademis dan profesi, sumber daya manusia, standar nasional pendidikan kedokteran, kurikulum, mahasiswa, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, uji kompetensi, kerjasama FK atau FKG dengan rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran, penelitian, penjaminan mutu. Pendanaan dan standar satuan biaya pendidikan kedokteran yang mencakup pendanaan pendidikan kesehatan, dan standar satuan biaya pendidikan kedokteran. Pemerintah dan pemerintah daerah yang mencakup dukungan pemerintah, dan dukungan pemerintah daerah, peran serta masyarakat, sanksi administratif, ketentuan peralihan.

Meninjau pasal-pasal yang diatur dalam UU Pendidikan Kedokteran, terlihat bahwa undang-undang tersebut berisikan isu-isu pokok yang kemudian dapat menimbulkan implikasi-implikasi kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri ataupun Peraturan Pemerintah. Isu-isu pokok tersebut, antara lain; program Dokter Layanan Primer, integrasi akademik-profesi, integrasi FK-RSP (termasuk wahana pendidikan kedokteran), pembiayaan pendidikan, seleksi mahasiswa, kuota mahasiswa, uji kompetensi, internsip (sebagai kelanjutan setelah program profesi dokter), sistem penjaminan mutu, Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, dan afirmasi (untuk mendukung pemerataan distribusi dokter). Isu-isu pokok tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan kedokteran gigi di Indonesia. Beberapa isu pokok yang masih dalam proses perumusan derivat regulasinya, antara lain program internsip untuk pendidikan kedokteran gigi dan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran. Kedua isu pokok ini akan dibahas lebih lanjut dalam kajian yang lebih khusus oleh Komisi F Kajian Strategis dan Advokasi PSMKGI.

UU Pendidikan Kedokteran memiliki tujuan yang baik dan akan memberikan hasil yang positif ketika derivat regulasi (Peraturan Menteri atau Peraturan Pemerintah) memuat prosedur teknis yang ideal dan tidak merugikan semua pihak, implementasi peraturan perundangan yang baik, dan kontribusi aktif dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk didalamnya peran aktif dari mahasiswa kedokteran gigi Indonesia untuk selalu mengembangkan wawasan dan kritis terhadap perkembangan dari UU Pendidikan Kedokteran.

Komisi F Kajian Strategis dan Advokasi

Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia

Leave a Reply

  • (will not be published)


two × 2 =